Unila Sabet 3 Perak-3 Perunggu

PADA Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) XII di Batam, Kepulauan Riau, 18–24 September 2011 lalu, Unila menargetkan emas. Sayangnya, satu pun medali bergengsi tersebut tidak ada yang berhasil dibawa pulang. 

’’Dari 32 provinsi, Lampung berada pada urutan ke-19. Jadi, kami (Unila, Red)  hanya meraih tiga perak dan tiga perunggu,’’ terang Pembantu Rektor III Unila Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. kepada Radar Lampung di ruang kerjanya kemarin.

Diakui, sejak awal pihaknya memang sudah pesimistis dengan dilaksanakannya Pomnas di Batam tersebut. Sebab dari antusias penonton, menurutnya, sangat rendah. ’’Selain daerah tersebut daerah industri, tata pelaksanaannya juga kurang siap,’’ cetusnya.

Pada Pomnas itu, ia menguraikan, Lampung dan Unila sendiri khususnya hanya mengikuti empat cabang olahraga dengan total 32 atlet. Kemudian medali yang didapat di antaranya 2 perak dan 1 perunggu dari cabang renang. Lalu 1 perak di cabang karate, dan 2 perunggu dari silat. (hyt/c3/rim)

Isu Rolling Kembali Mencuat

BANDARLAMPUNG – Wali Kota Herman H.N. kembali merombak kabinetnya. Ini bukan sekadar rumor murahan. Undangan pelantikan telah dibagikan. Skenarionya rolling dilakukan sedemikian rupa.

Sejumlah pejabat pun mulai kasak-kusuk mendengar isu santer itu. Apalagi bagi mereka yang bakal tergusur posisinya.

Ya, rolling ini merupakan kali ketiga di bulan September, sesudah beberapa pekan lalu, tepatnya setelah satu tahun kepemimpinan Herman bersama Thobroni Harun (wakil wali kota).

Nah, jika tak ada aral merintang, hari ini (30/9) perombakan itu direalisasikan. Herman H.N. berencana menggelar rolling susulan pejabat eselon III, IV, lurah termasuk camat.

Dua kali rolling sebelumnya, orang nomor satu di Bandarlampung itu sudah merombak puluhan pejabat eselon II, III, dan IV. Meski belum ada kepastian dari pejabat setempat, berdasarkan pengakuan sejumlah pejabat eselon III, rolling hari ini jumlahnya lebih besar dari sebelumnya.

’’Undangan rolling tidak diberikan kepada pejabat bersangkutan, tetapi diserahkan kepada kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Namun yang pasti, jumlahnya lebih besar dari rolling dua kali sebelumnya di bulan ini,” ungkap pejabat yang enggan disebutkan namanya itu kepada Radar Lampung kemarin (29/9).

Menurut dia, rolling kali ini merupakan lanjutan rolling sebelumnya. Namun lebih dikonsentrasikan pada lurah. Sedangkan untuk camat sendiri hanya dua orang.

’’Lurah yang paling banyak di-rolling, karena yang saya dengar camat hanya dua orang. Tetapi camat mana saya belum jelas,” paparnya.

Hal senada diungkapkan pejabat eselon III lainnya. ’’Iya, saya menerima undangan rolling besok (hari ini, Red). Tetapi, saya tidak tahu akan ditempatkan di mana,” tuturnya.

Namun, ia juga memastikan rolling kali ini didominasi lurah. ’’Lurah yang paling banyak mendapat jatah rolling. Kemungkinan ini hasil evaluasi kinerja. Kaitannya dengan program kebersihan dan pembangunan lainnya,” beber dia.

    Sejumlah kepala SKPD juga membenarkan rencana rolling lanjutan hari ini. Meskipun mereka enggan untuk berkomentar banyak. “Jangan tanya saya, langsung saja ke sekkot saja. Kebetulan saya masih berada di Jakarta, tengah melakukan koordinasi dengan BKN,” ujar Kepala BKD M.Umar lewat sambungan telepon.

Sementara, Sekretaris Kota Bandarlampung Badri Tamam juga belum bersedia memberikan penjelasan detail menyangkut rumor yang berkembang. ’’Wah, saya belum tahu itu. Coba tanyakan ke kepala BKD, karena dia yang lebih tahu soal ini,” kata Badri.

Sekadar mengingatkan, Rabu (21/9) lalu wali kota juga telah me-rolling 13 pejabat eselon III. Selanjutnya disusul Jumat (23/9), mantan kepala Dinas Pendapatan Lampung itu juga telah me-rolling pejabat eselon III dan IV.

’’Rolling yang dilakukan sudah berdasarkan evaluasi kinerja dan dilakukan secara cermat,” ujar Herman H.N. usai melakukan rolling eselon II pekan lalu.

Untuk itu, dia meminta pejabat yang dilantik bekerja secara profesional, cepat, dan tepat. ’’Harus bisa ikutin gaya saya. Saya paling tidak senang yang kerjanya lamban. Intinya jangan main-mainlah kalau bekerja,” tegas dia.

Pada kesempatan itu, Herman juga sempat mengimbau kepada pejabat untuk tidak mematikan handphone. ’’HP pejabat harus aktif 24 jam,” pungkasnya. (ful/c1/adi)

Endus Kecurangan Terorganisasi

Pilkada PringsewuPartai Golkar selaku pengusung pasangan nomor urut dua Ririn Kuswantari-Subhan Effendi dalam Pilkada Pringsewu menengarai banyak pelanggaran yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi untuk memenangkan calon lain.

Untuk itu, kini partai tersebut terus mengumpulkan bukti-bukti.

Ketua Tim Pemenangan Partai Golkar F.X. Siman yang didampingi Ketua Tim Kampanye Herman dalam konferensi pers di Posko Pemenangan Ririn-Subhan kemarin (30/9) menjelaskan menolak hasil perhitungan di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Alasannya, banyak ditemukan kejanggalan untuk memuluskan calon lain. Partai Golkar menemukan adanya pelanggaran di Pagelaran. Di mana  banyak ditemukan formulir C.1 (kertas rekap suara) yang diduga ’’bodong”. Seperti tanda tangan saksi pada formulir C.1 banyak yang dipalsukan oleh oknum penyelenggara. Begitu juga dengan jumlah perolehan suara nomor urut 2 tidak sesuai dengan kenyataan. ’’Formulir C.1 cocok, tetapi proses untuk mencantumkan hasil suara yang ilegal,’’ ungkapnya.

Bahkan, kata dia, banyak saksi Golkar yang hanya menandatangani berita acara penghitungan, kemudian pulang. Setelah ditanya hasil formulir C.1 ternyata tidak punya, dan saat dicek ulang tanda tangan di formulir C.1 dipalsukan.

Partai Golkar juga keberatan hasil perhitungan di PPK karena ada perhitungan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, serta terjadinya  perubahan hasil perolehan suara secara sistematis.

Dia menjelaskan berdasar temuan, ada sekitar 16 pekon di Kecamatan Pagelaran, di antaranya Pekon Candiretno, Wayngison, Pagelaran, Panutan, Patoman, Lugusari, Gemahripah, dan Bumiratu, ternyata selisih suara antara nomor 2 dengan nomor 5 hanya 1.163 suara.

’’Saat ini ada delapan dari 24 pekon di Pagelaran yang belum diselidiki. Di sana, calon lain bisa menang hingga 6.000 suara. Seperti delapan pekon di wilayah utara Pagelaran diduga juga terjadi seperti itu,’’ ungkap Siman.

    Lebih lanjut Herman juga menyebutkan bahwa data yang bisa dipertanggungjawabkan adalah data yang dihitung secara manual oleh Polri dan TNI. Sebab, aparat juga melakukan pendataan di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Bahkan suara unggul sementara adalah No. 2 Ririn-Subhan dan sudah diunggah di Google.

’’Jadi semua orang sudah tahu kalau yang mendapatkan suara terbanyak adalah calon No. 2,” ungkapnya.

Golkar juga menyikapi netralitas Pemkab Pringsewu. Menurutnya, ada rekaman saat mereka rakor yang dipimpin pejabat setempat di kalangan eselon 2, 3, dan 4. Rekaman ini diperoleh dari pejabat satker yang diduga ikut rakor tersebut.  

’’Bahkan untuk ketidaknetralan pemkab, kami sudah punya rekamannya. Yakni saat pemkab menggelar rapat dengan pejabat satker, mereka diberikan penekanan. Rekaman ini telah kami simpan sebagai barang bukti,’’ tukasnya.

Terpisah, calon nomor urut 3 Abdullah Fadri Auli (Aab) juga secara tegas menolak hasil pilkada tersebut, karena dilakukan dengan cara tidak halal. ’’Kemenangan dilakukan dengan cara tidak halal,’’ pungkasnya.

Sedangkan terkait beredarnya hasil quick count desk pilkada yang dinilai melanggar, penjabat Bupati Tulangbawang Barat Ir. Hi. Hanan A. Rozak, M.S. membantah jika pemkab memublikasikan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh desk pilkada.

’’Akan sangat janggal ketika Pemkab Tuba Barat tidak memiliki data tentang hasil tersebut. Karenanya, pemkab membuat perhitungan cepat dengan cara membuat quick count di satuan kerja yang memiliki keterkaitan dengan politik. Sampai saat ini, kami tidak pernah memublikasikan. Bahkan pintu kantor pun langsung saya tutup rapat,’’ katanya.

Senada, polemik seputar hasil quick count desk pilkada juga disikapi Pemerintah Provinsi Lampung. Pemprov memastikan terus melaporkan kondisi pilkada di 3 daerah otonomi baru (DOB) kepada menteri dalam negeri (Mendagri). Laporan tersebut nantinya tetap dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Lampung.

’’Iya. Laporan perkembangan akan terus dikirim ke Mendagri. Seperti nanti pada Senin (3/10) juga dilaporkan kembali ke Mendagri. Setiap ada yang terkait ideologi politik, kami laporkan,’’ kata Kepala Badan Kesbangpol Lampung Budiharto kemarin.

Dijelaskan, laporan tersebut sifatnya internal ke Mendagri. ’’Hanya kalau masyarakat mau tahu, silakan saja,’’ tukasnya. (wdi/rnn/fei/c1/ary) 

Kelas Kurang, Lima Tahun Belajar di Teras

GEDONGTATAAN – Kekurangan ruang kelas membuat kegiatan belajar mengajar (KBM) di SDN 5 Cipadang, Dusun Sumbersari, Desa Cipadang, Kecamatan Gedongtataan, Pesawaran, terganggu. Sebanyak 20 murid harus belajar di luar kelas. Hal ini sudah terjadi sejak lima tahun silam. 

KBM di sekolah ini berlangsung di lima ruang yang menampung 122 murid. Sementara kekurangan ruang terjadi untuk siswa kelas 3. Salah seorang guru mengatakan, kekurangan ruang kelas membuat KBM dilakukan di teras kelas 1 dan 2.

Tidak hanya itu. Beberapa bagian sekolah yang dibangun pada 1980 ini rusak. Seperti pintu yang lapuk dan kaca jendela kacanya sudah pecah serta tidak lagi memiliki jendela. Namun, hingga kini kerusakan belum diperbaiki.

’’Kalau pembangunan penambahan lokal belum ada. Disdik (Dinas Pendidikan) memberikan bantuan bangku dan meja saja,” kata guru yang enggan namanya disebutkan itu.

Dilanjutkan, untuk tenaga pendidik, SDN 5 Cipadang memiliki  enam guru PNS dan enam guru honorer. ’’Kami berharap Pemkab Pesawaran segera memberikan bantuan tambahan lokal. Dengan begitu, murid kelas 3 bisa melakukan proses belajar mengajar di dalam ruangan,” harapnya.

Sementara, Kabid Gedung Disdik Pesawaran Asep Kusdinar mengatakan, SDN 5 Cipadang menjadi salah satu prioritas pembangunannya pada APBD Perubahan 2011.

’’Kami segera turun ke lokasi guna melihat kondisi gedung itu dan melakukan pendataan. Sekolah itu termasuk dari delapan sekolah yang mengusulkan ke Disdik untuk mendapatkan bantuan rehab,” ujarnya.

Jika dari hasil peninjauan, SDN 5 Cipadang memenuhi kriteria perbaikan akan dilakukan.

Menurut Asep Kusdinar, mekanisme untuk mendapatkan bantuan dari dana alokasi khusus (DAK), khususnya sarana dan prasarana, harus dari pihak sekolah yang mengusulkan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) setempat.

    Karena itu, UPTD harus memeriksa usulan-usulan dari sekolah. Setelah itu, UPTD membuat rekomendasi ke Disdik melalui Bagian Gedung dan Perlengkapan. Dari sini, Disdik kembali melakukan pemeriksaan.

Sayangnya, hingga kini Disdik Pesawaran belum mendapatkan rekomendasi dari UPTD Gedongtataan mengenai SD mana saja yang akan direhab. Usulannya sudah ada delapan sekolah, termasuk SDN 5 Cipadang. Namun, rekomendasinya belum diberikan. (rnn/c2/ais)

RUU Intelijen Digugat ke MK

28 KALI DIBACA

Disepakati DPR dan Pemerintah
JAKARTA - RUU Intelijen Negara yang telah disepakati DPR dan pemerintah dalam pengambilan keputusan tingkat I langsung dibayangi ekspresi ketidakpuasan dari kalangan LSM. Mereka mengancam akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sejumlah materi yang dianggap melanggar konstitusi.

’’Kemungkinan besar kami akan menggugat pasal mengenai rahasia intelijen dan penggalian informasi,’’ kata Direktur The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) Al Araf sewaktu dihubungi kemarin (30/9).

Dia menyampaikan kategorisasi rahasia intelijen yang tidak rinci dan ’’karet’’ berpotensi besar mengancam prinsip keterbukaan informasi dan kebebasan pers. Ancaman pidana dari bocornya informasi intelijen, menurut Al Araf, seharusnya tidak ditujukan ke setiap orang. Melainkan cukup kepada personel intelijen yang mempunyai tanggung jawab memegang rahasia intelijen tersebut.

RUU Intelijen menyebut setiap orang yang dengan sengaja mencuri, membuka, atau membocorkan rahasia intelijen diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. ’’Sesuatu yang tidak pantas, ada suatu rahasia intelijen bocor, warga negara yang malah kena hukum,’’ protes Al Araf.

Soal penggalian informasi, dia memandang itu juga sebenarnya tidak dibutuhkan. Intelijen oleh rancangan undang-undang (RUU) ini diberi wewenang melakukan penggalian informasi terhadap setiap orang, termasuk yang sedang menjalani proses hukum. Namun harus bekerja sama dengan penegak hukum terkait, misalnya kepolisian. Intelijen sendiri tidak boleh melakukan penangkapan dan penahanan.

Menurut Al Araf, aturan ini akan menimbulkan masalah. Karena KUHAP tidak mengenal keterlibatan intelijen dalam proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Bila dipaksakan, justru membuka celah untuk digugat melalui praperadilan, karena tidak sah. ’’Ini membuat blunder dalam mekanisme criminal justice system,’’ tukasnya.

Terkait kewenangan penyadapan, Al Araf menyampaikan Imparsial masih akan mengkajinya lebih mendalam. Terutama karena tidak diaturnya persoalan audit penyadapan. ’’Dalam setahun seharusnya dilaporkan kepada publik. Cukup jumlah penyadapannya. Kalau ke parlemen, secara rinci,’’ ujarnya.

Sementara, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang ingin menggugat RUU Intelijen Negara ke MK.  ’’Nggak apa-apa. Itu memang hak siapa pun, jika dianggap ada klausul di suatu UU bertentangan dengan konstitusi,’’ katanya.

Terkait pengaturan mengenai rahasia intelijen, Mahfudz menyebut komisi I dan pemerintah sudah melakukan sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, UU No. 43/2009 tentang Kearsipan, dan UU No. 40/1999 tentang Pers.

’’Kami exercise (uji, Red) betul. Sejauh ini, kami menilai rumusannya sudah sejalan,’’ ujarnya.

Mahfudz berharap pasal-pasal mengenai rahasia intelijen ini dicermati dengan kepala dingin. Ada perbedaan besar antara pembocoran informasi secara sengaja dengan peredaran informasi yang bocor.

’’Ada aparat intelijen sengaja membocorkan rahasia intelijen, maka dia terkena pidana. Tetapi setelah dibocorkan, ada pihak lain yang menerima atau terus  beredar dari mulut ke mulut, tangan ke tangan sampai ke media massa, itu tidak terkualifikasi dalam konteks ini. Kalau tidak, seribu orang bisa dipidana,’’ tukas Mahfudz.

Kamis malam (27/9), DPR dan pemerintah berhasil mencapai kesepakatan bulat dalam pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU Intelijen Negara. Dari pihak pemerintah diwakili Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutanto. Rencananya, RUU ini disahkan menjadi UU dalam sidang paripurna DPR, Selasa mendatang.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mempersilakan jika ada pihak yang akan melakukan uji materi terkait UU Intelijen nantinya. Menurutnya, DPR sudah berupaya maksimal untuk mengubah sejumlah usulan di RUU Intelijen versi pemerintah.

’’Judicial review tidak apa-apa, itu hak rakyat,’’ kata Priyo usai salat Jumat di gedung parlemen, Jakarta, kemarin.

Dilanjutkan, apa yang disepakati pada Kamis (29/9) malam adalah jalan tengah antara DPR dengan pemerintah. Selama ini, kata Priyo, pemerintah dan DPR telah alpa dengan secara tidak sengaja melumpuhkan alat intelijen. Ini yang menyebabkan intelijen kerap terlambat satu langkah dibandingkan aksi yang terjadi. ’’Seperti kasus bom, sudah terdeteksi, kami ingin ke depan tidak salah langkah,’’ ujarnya.

Penguatan terhadap intelijen, imbuh Priyo, juga bukan berarti menjadikan lembaga telik sandi itu menjadi alat untuk kepentingan presiden. Menurut dia, DPR nantinya tetap memiliki kontrol atas fungsi-fungsi intelijen.

’’DPR mempunyai fungsi pengawasan, sekaligus bisa menganggarkan atau tidak menganggarkan dana kepada intelijen,’’ pungkasnya.

Terhadap kontrol atas bocornya informasi intelijen, Priyo mengakui memang awalnya harus bersumber dari pembocor pertama. Namun jika itu menyangkut informasi yang muncul di media, dia menjamin bahwa DPR akan memberi dukungan melalui perlindungan. ’’Alat-alat yang diberikan kepada intelijen itu untuk kepentingan keamanan negara yang lebih besar, keterlaluan kalau hanya untuk individu seperti wartawan,’’ tandasnya. (jpnn/c1/ary)

Seputar UU Intelijen

* Badan Intelijen Negara berwenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap setiap orang yang terkait dengan: kegiatan yang mengancam ketahanan nasional (pasal 31 ayat a) serta kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase (pasal 31 ayat b)

* Penyadapan terhadap sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup, dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri (pasal 32 ayat 3).
        
* Dalam pemeriksaan terhadap aliran dana, Bank Indonesia, bank penyedia jasa keuangan, atau lembaga analisis transaksi keuangan wajib memberikan informasi kepada BIN (pasal 33 ayat 2).

* Penggalian informasi terhadap setiap orang, termasuk yang sedang menjalani proses hukum, dilakukan dengan ketentuan: tanpa melakukan penangkapan dan/atau penahanan (pasal 34 ayat c), bekerja sama dengan penegak hukum terkait (pasal 34 ayat d).

* Selain menyelenggarakan fungsi intelijen, BIN menyelenggarakan fungsi koordinasi intelijen negara (pasal 28 ayat 2).

WikiLeaks Sebut Sejumlah Menteri SBY Sekutu AS

Liputan6.com, New York: Lama sudah Indonesia tidak terlibat dalam kericuhan yang disebabkan oleh situs whistleblower WikiLeaks. Baru-baru ini, WikiLeaks kembali merilis kawat diplomatik rahasia milik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Dengan jumlah ribuan data, WikiLeaks menyebut sejumlah menteri pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebagai sekutu potensial AS.

Sebuah dokumen rahasia berkode referensi 09JAKARTA1773 yang dibuat pada 20 Oktober 2009 itu dirilis melalui situs resmi WikiLeaks, Rabu (24/8) kemarin. Dokumen dengan berjudul "Sekutu yang Menjanjikan untuk Kemitraan Komprehensif di Kabinet Baru Indonesia" ini kembali mengagetkan media.

Dalam dokumen tersebut, Kedubes AS di Jakarta menginformasikan susunan kabinet baru Indonesia di bawah pimpinan Presiden Yudhoyono yang diumumkan pada 21 Oktober 2009 lalu. Selain itu, WikiLeaks juga menyebutkan nama-nama menteri dari berbagai bidang yang berpotensial menjadi sekutu AS.

Di bidang ekonomi, WikiLeaks menyebutkan nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dan Menteri Perindustrian M.S. Hidayat. Ketiganya dianggap Kedubes AS sebagai sekutu yang disambut baik oleh para komunitas bisnis. Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa disebutkan sebagai sekutu kuat SBY, walau dianggap tidak punya rekam jejak kuat dalam reformasi ekonomi.

Di bidang kesehatan, Kedubes AS menyambut baik pengangkatan Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai Menteri Kesehatan. Pemilihan Endang itu juga dianggap pertanda baik, karena ia lulusan Harvard dan pernah bekerja di Badan Kesehatan Dunia atau WHO, serta dekat dengan lembaga bantuan internasional AS atau USAID. Sementara, Menteri Lingkungan Hidup Gusti M. Hatta disebut sebagai akademisi lulusan Belanda yang dihormati.

Dan bidang lainnya, Kedubes AS cenderung ke masalah keamanan dan pertahanan sebagai kunci utama. WikiLeaks menyebutkan nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Keduanya telah bekerja sama dengan AS dalam hal kontra-terorisme, energi, dan lainnya. Suyanto juga pernah berlatih militer di Nellis Air Force Base, AS.

Tak hanya itu, WikiLeaks juga menyebutkan nama menteri lainnya yang sangat penting di bawah pemerintahan SBY, yakni Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Kedubes AS juga meminta Menteri Luar Negeri AS Hillary Rodham Clinton agar menelepon Marty untuk memberikan ucapan sesegera mungkin. Clinton juga diminta mengirimkan surat ucapan formal dan mengundangnya ke pertemuan APEC pada November 2009.(JAY/ANS)

Demi Yahudi, Obama 'Rela' Dicaci Maki

JAKARTA- Dukungannya yang tak pernah goyah untuk negara Yahudi membuat dia dijuluki "Presiden Yahudi Pertama", dan tindakan Presiden AS Barack Obama dalam satu pekan belakangan menyulut caci-maki.

Dalam pidato di Sidang Majelis Umum PBB pada 21 September, Obama mengatakan ia frustrasi dengan sejumlah penundaan dalam proses perdamaian, tetapi tetap percaya bahwa sengketa tersebut harus diselesaikan lewat perundingan antara warga Israel dengan Palestina, dan bukan di PBB.

Presiden Amerika itu berbicara panjang lebar mengenai kemerdekaan dan kebebasan di Sudan Selatan, Pantai Gading, Tunisia, Mesir dan Libya --melalui Arab Spring. Tapi tak satu patah pun dilontarkannya mengenai hak kebebasan atau penderitaan orang Palestina.

Uri Avnery --pegiat perdamaian, mantan angota Kensset Israel dan pendiri organisasi "Gush Shalom"-- mengatakan itu adalah "pidato yang indah. Pidato yang cantik. Bahasa yang bagus. Argumentasi yang jelas dan meyakinkan". Pendeknya itu adalah pidato tanpa cela.

Avnery juga menyebut pidato Obama tersebut sebagai "karya seni". "Tapi hampir setiap bagian pernyataan tersebut di dalam pidato itu adalah dusta. Pembicaranya tahu itu dusta. Begitu juga dengan pendengarnya," kata Avnery di dalam tulisan di Information Clearing House pada 26 September.

Pidato tersebut dipandang sebagai "tindakan terbaik dan terburuk Obama".Dari segi isi, Obama dianggap menjual kepentingan nasional yang mendasar Amerika Serikat untuk meraih kesempatan kedua dalam pemilihan presiden mendatang di negeri Paman Sam itu.

Pidato Obama dinilai "tak terlalu baik, tapi secara politik bagus". Obama memperlakukan kedua pihak dalam konflik Palestina-Israel sebagai "kekuatan yang seimbang".

Tapi Presiden Amerika Serikat tersebut dianggap cuma memandang "Israel lah yang menderita, dari dulu hingga sekarang". Seorang anak Israel "terancam roket. Anak itu dikeliling oleh anak-anak Arab yang dipenuhi kebencian".

Gayung pun bersambut! Semua tindakan Obama telah memberinya julukan "Presiden Yahudi Pertama" di Amerika Serikat.

John Heilemann di New York Magazine terbitan September, mengomentari aksi Obama, yang sangat membela kepentingan Israel di Sidang Majelis Umum PBB. Saat Palestina mengingini pengakuan kedaulatan, Obama menjegal langkah Palestina dan meminta Presiden Palestina Mahmoud Abbas kembali ke meja perundingan, yang tentu saja dikuasai AS dan Israel.

"Obama adalah sahabat terbaik Israel saat ini," kata Heillemann, sebagaimana dikutip. Malah sejak hari pertama di kantornya Obama "sudah segalanya pro-Israel. Bisa jadi dia lah Perdana Menteri Israel yang sesungguhnya", kata Heillemann dengan nada sindiran.

Namun, Obama mengemas citranya dengan sangat baik. Dia adalah presiden kulit hitam pertama. Nama tengahnya adalah Hussein, nama Islam. Dia mempunyai banyak teman dari intelektual Islam, termasuk sejarawan terkemuka Rashid Khalidi.

Tapi yang kerap dilupakan orang adalah kedekatan Obama dengan masyarakat Yahudi Chicago. Itu membuat Obama sangat mengerti dan terbiasa dengan masyarakat Yahudi dan pandangan mereka.